Pringsewu, Proyeksi Lampung – Pelaksanaan program Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) balita di wilayah kerja Puskesmas Wates, Kabupaten Pringsewu, menjadi perhatian publik. Sorotan mengemuka tidak hanya terkait pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga menyangkut ketiadaan pimpinan atau penanggung jawab puskesmas yang dapat dikonfirmasi secara langsung.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Puskesmas Wates Tahun Anggaran 2025, tercatat kegiatan Belanja Bahan Makanan Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Bermasalah Gizi dengan nilai anggaran sebesar Rp56.364.000 yang bersumber dari APBD dan direncanakan melalui metode e-purchasing.
Selain itu, dalam RUP yang sama juga tercantum beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan konsumsi dan makanan tambahan, antara lain:
Belanja Operasional Manajemen Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Bagi Balita Bermasalah Gizi sebesar Rp14.091.000;
Belanja Bahan Makanan Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK sebesar Rp45.408.000;
Belanja Operasional Manajemen Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK sebesar Rp11.352.000.
Dengan total anggaran puluhan juta rupiah tersebut, program PMT balita seharusnya dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan satuan kerja pelaksana di tingkat puskesmas.
Untuk memperoleh penjelasan sekaligus memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab, Proyeksi Lampung telah mendatangi langsung Puskesmas Wates pada Jumat (09/01/2025), guna meminta klarifikasi terkait pelaksanaan program PMT tersebut.
Namun, upaya konfirmasi tersebut tidak membuahkan keterangan substantif. Salah satu petugas puskesmas menyatakan bahwa di Puskesmas Wates tidak terdapat pimpinan, baik KUPT, Plt, maupun Pj, yang dapat ditemui atau dimintai keterangan. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa pimpinan atau penanggung jawab operasional Puskesmas Wates, petugas tersebut menyebut bahwa Puskesmas Wates langsung di bawah Dinas Kesehatan. Pernyataan itu disampaikan tanpa menyebutkan nama maupun jabatan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program kesehatan di tingkat puskesmas, khususnya program yang menggunakan anggaran publik.
Di sisi lain, berdasarkan pengamatan lapangan di sejumlah kegiatan posyandu, ditemukan adanya pemberian makanan kepada balita berupa bubur kacang hijau atau puding. Namun demikian, belum dapat dipastikan apakah makanan tersebut merupakan bagian dari program PMT sebagaimana tercantum dalam RUP, atau hanya merupakan makanan tambahan biasa dalam kegiatan posyandu.
Hingga berita ini disusun, Puskesmas Wates belum memberikan keterangan resmi terkait siapa pimpinan atau penanggung jawab puskesmas, mekanisme pelaksanaan program PMT balita, maupun kejelasan bentuk makanan tambahan yang direalisasikan di lapangan. Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan pihak terkait lainnya.(red)
Leave a Reply